JAKARTA (27 Mei): Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partau NasDem, Mori Hanafi, menyoroti rencana pembangunan hunian pascabencana oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebanyak 7.952 unit dengan total anggaran mencapai Rp2,34 triliun.Mori meminta pemerintah membuka secara rinci penggunaan anggaran tersebut karena menyangkut masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.“Kami ingin ada penjelasan terkait anggaran Rp2,34 triliun ini. Karena nilainya sangat besar dan menyangkut kebutuhan masyarakat terdampak bencana, maka penggunaannya harus benar-benar transparan, terukur, dan tepat sasaran agar program pembangunan hunian ini bisa berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Mori dalam raker Komisi V dengan Menteri PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/5), Meski mendukung penuh upaya pemulihan bagi korban bencana, Mori menegaskan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian utama pemerintah.Selain itu, legislator dari dapil NTB I tersebut juga meminta pemerintah mempertimbangkan korban kebakaran di kawasan permukiman padat agar dapat masuk dalam skema bantuan rumah dari negara.Menurutnya, kebakaran di wilayah padat penduduk sering kali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kecil, namun belum seluruhnya mendapatkan perlindungan melalui program bantuan perumahan pemerintah.“Kalau rumah di kampung kebakaran itu bukan rumah-rumah mewah. Pasti masyarakat kecil,” ujarnya.Karena itu, Mori meminta Kementerian PKP menyiapkan skema pendanaan khusus agar korban kebakaran juga bisa memperoleh bantuan sebagaimana korban bencana lainnya.“Untuk itu, saya meminta Kementerian PKP mencari skema pendanaan agar korban kebakaran juga bisa memperoleh bantuan sebagaimana korban bencana lainnya,” tegasnya.Mori juga menilai sektor perumahan saat ini menjadi kebutuhan mendesak nasional. Tingginya backlog perumahan dan kebutuhan hunian masyarakat, kata dia, membutuhkan keberpihakan anggaran serta kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah.“Keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesiapan regulasi, pembiayaan, dan kolaborasi antar instansi,” tutupnya. (Dino/*)