Jakarta – Selain mendapat sederet apresiasi, kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu juga diterpa berbagai komentar miring. Belum selesai lontaran sumir yang mempertanyakan alasan presiden mempersingkat waktu kunjungannya, pendapat negatif kembali terlontar. Kali ini, nada miring itu berawal dari tulisan Dr. Michael Buehler, seorang dosen di University of London's School of Oriental and African Studies. Pengampu mata kuliah Politik Asia Tenggara ini menyebut adanya peran perusahaan jasa lobi yang memperantarai agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Obama di Washington. Komentar itu tercantum dalam tulisan yang dimuat di laman asiapacific.nu, berjudul Waiting in the White House lobby. Buehler menyebut adanya jasa konsultan Singapura, Pereira International yang membayar US $80 ribu atau Rp 1,09 miliar kepada sebuah perusahaan humas asal Las Vegas, R&R Partners, sebagai jasa lobi bagi pemerintah Indonesia. Tak mau terpengaruh dengan polemik itu, anggota komisi XI DPR, Donny Priambodo menyebut pada dasarnya penggunaan kata lobi itu sudah menjadi rahasia umum dalam proses tawar atau bargaining diplomasi. “Kan sebetulnya lobi ini sejauh mana kita dapat mempengaruhi, apa yang bisa kita tawar. Begitu juga sebaliknya, apa pula yang bisa mereka tawarkan sehingga pada akhirnya terjadi bargaining. Jadi kata lobi itu bukanlah konotasi yang jelek,†papar Donny di sela aktivitas resesnya, Selasa (10/11). Donny melanjutkan, semua aktivitas bisnis juga memerlukan proses lobi. Dia mencontohkan kasus penjualan alustista militer, di mana negara atau pihak swasta yang menjual akan melobi sasaran market agar produk tersebut dapat diterima. “Saya mau jual alat persenjataan militer tentu pesaingnnya banyak, maka perlu kita lobi ke mereka. Artinya semacam approaching (pendekatan – red) ke mereka, dengan menyebutkan kelebihan serta keunggulan produk tersebut, hingga akhirnya mereka itu mau membeli. Seperti itu,†urai Donny. Kembali ke konteks kunjungan Presiden Jokowi, Donny memandang penggunaan jasa lobi untuk bertemu Presiden Obama tak mungkin dilakukan oleh pemerintah Indonesia, “Kalau sebuah negara seperti Indonesia yang secara hubungan dengan Amerika Serikat cukup baik, maka kalau ada pemberitaan menyewa jasa lobi untuk pertemuan bilateral kedua presiden tersebut, ini patut dipertanyakan. Karena apa? Padahal kita (Indonesia – red) punya KBRI, kita punya diplomat ulung lah, kenapa harus sewa perusahaan lobi?†ungkap legislator dari Dapil Jawa Tengah III. Donny berasumsi, jasa lobi tersebut kemungkinan tak disewa langsung oleh pemerintah Indonesia. Ada kemungkinan, keberadaannya terkait pemenuhan prosedur kunjungan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Dalam konteks ini, Indonesia mau tak mau memenuhi persyaratan tersebut. “Mungkin negara yang dituju mensyaratkan pembicaraan detailnya terlebih dahulu ke perusahaan tertentu. Perusahaan tersebut yang ditunjuk oleh negara tersebut (Amerika – red), sedangkan kita (Indonesia – red) tidak tahu adanya prosedur semacam itu. Bisa saja seperti itu. Akhirnya terpaksa harus kita pakai,†tukas anggota Fraksi NasDem ini. Dalam sudut pandang lebih luas, Donny melihat keberadaan jasa lobby ini memiliki relevansi dalam kondisi tertentu. Keberadaannya dibutuhkan ketika koneksitas pemerintah tak begitu baik dengan negara tertentu. Jika memang hubungan atau komunikasi belum terbangun anatara kedua negara, sangat terbuka kemungkinan untuk menggunakan konsultan atau jasa lobi tersebut. “Jika memang suatu negara belum memiliki koneksitas (hubungan baik – red) dengan kepala negara tertentu maka penggunaan jasa lobi bisa saja diambil,†tambahnya. Terkait penggunaan jasa lobi oleh perusahaan swasta, Donny mencontohkan saat perusahaan Aerospace dan pertahanan udara di AS, Lockheed Martin menggunakan jasa lobi agar produknya diterima oleh Pemerintah Indonesia, “Mereka blank (sama sekali tak tahu – red) siapa yang akan dituju saat di Indonesia. Sehingga pihak Lockheed Martin menggunakan salah satu perusahaan lobi di Singapura, agar produknya bisa goal diterima oleh Pemerintah Indonesia. Jadi Lobi dalam dunia bisinis itu hal biasa,†ungkapnya. Terlepas berbagai kontroversi itu, Donny berharap kisruh pemberitaan terkait jasa pelobi dalam kunjungan Presiden tidak perlu diperuncing, apalagi dipolitisir. Terlebih lagi, pihak pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri sudah membantah keterlibatan konsultan pelobi itu. “Saya rasa pak Luhut dan kemenlu sudah mengklarifikasinya, berpikir positif saja. Tidak mungkinlah, Presiden Jokowi selaku kepala negara membawa kepentingan di luar kebijakan nasional Indonesia ke sana,†pungkas Donny.