JAKARTA (3 Maret): Diperlukan peta jalan transisi energi nasional yang terarah dan terukur untuk mencapai kemandirian energi, sembari perlahan meninggalkan energi konvensional demi keseimbangan ekosistem. "Pemanasan global dan perilaku manusia dalam beraktivitas mempengaruhi perubahan iklim yang mengganggu keseimbangan ekosistem yang berdampak pada kehidupan manusia. Peralihan pada pemanfaatan energi baru terbarukan harus segera dilakukan agar ekosistem tetap terjaga," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Peta Jalan Menuju Ketahanan dan Percepatan Transisi Energi Nasional pada Rabu (3/3). Diskusi tersebut digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama DPP Partai NasDem, Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis serta Bidang Mineral dan Energi. Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan Arifin Tasrif (Menteri ESDM), Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI), Dwi Soetjipto (Kepala SKK Migas), Supramu Santosa (pelaku usaha Geotermal) dan Tri Mumpuni (Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan/IBEKA), sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Suyoto (Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem) dan Kurtubi (Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem sebagai penanggap. Menurut Lestari yang biasa disapa Rerie itu, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) memungkinkan ketergantungan terhadap energi fosil (migas, batubara) berkurang. Tidak hanya itu, kata Legislator NasDem tersebut, setiap inovasi juga memungkinkan terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam PP No 79 Tahun 2014, menurut anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem tersebut, diharapkan mampu menjadi acuan pengelolaan energi sampai tahun 2050. Dengan acuan tersebut, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, target dan kondisi energi yang diharapkan dapat dikelola dengan baik. Apalagi, ujar Rerie, visi Indonesia dalam bidang energi bertujuan meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif mengungkapkan hingga saat ini Indonesia masih didominasi pemanfaatan energi fosil. Ironisnya, kata Arifin, konsumsi energi fosil terus meningkat, di sisi lain sumber cadangan minyak produksinya terus turun. Bila tidak ada upaya lebih serius mengeksplorasi sumur-sumur baru, menurut dia, cadangan minyak nasional hanya cukup untuk 9 tahun. Di tengah kabar yang mengkhawatirkan itu, menurut Arifin, potensi pemanfaatan EBT di Indonesia yang bersumber dari gelombang samudera, panas bumi, bio energi dan matahari diperkirakan bisa menghasilkan energi 417,8 GW. Tantangannya saat ini, tegasnya, adalah bagaimana mempercepat proses transisi dari penggunaan bahan bakar fosil ke EBT. Menurut Arifin perlu dukungan semua pihak dan strategi yang tepat agar masyarakat bisa beralih pada pemanfaatan EBT yang lebih luas. Sedangkan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, kini kita dihadapkan pada kondisi dengan sejumlah pilihan dalam upaya transisi ke EBT. Saat ini, kata Sugeng, minyak masih menjadi pilihan masyarakat, karena infrastruktur pendukung EBT belum siap. Legislator NasDem itu menyarankan, persiapan infrastruktur gas disegerakan agar masyarakat lebih mudah dalam memanfaatkan gas. Untuk percepatan pemanfaatan EBT, kata Sugeng, Komisi VII DPR sudah menyiapkan RUU EBT untuk dijadikan RUU usulan DPR. Diharapkan, setelah dibahas bersama pemerintah, sekitar Oktober 2021 UU EBT bisa menjadi dukungan kebijakan untuk mempercepat perluasan pemanfaatan EBT oleh masyarakat. Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menegaskan, gas bisa menjadi transisi energi menuju EBT. Apalagi, jelas Dwi, emisi CO2 yang dihasilkan dari pembakaran minyak dan batubara tercatat 1,4-1,7 kali lebih besar dari emisi yang dihasilkan gas. "Transisi pemanfaatan EBT perlu dukungan semua pihak dengan program kerja yang detail untuk mencapai tujuan," ujar Dwi. Pelaku usaha geotermal, Supramu Santosa menilai semua rencana untuk beralih ke EBT sudah ada, tinggal bagaimana rencana itu bisa direalisasikan dengan segera. Supramu berharap, potensi-potensi sumber EBT yang ada di negeri ini bisa dikembangkan untuk menghasilkan energi yang optimum. Sedangkan Direktur Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan/IBEKA, Tri Mumpuni menyarankan agar masyarakat disiapkan secara sosial agar EBT bisa diterima dan dimanfaatkan secara luas.[*]