GERUNG (20 Oktober): Anggota DPR RI asal NTB, Fauzan Khalid, berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga honorer nondatabase di NTB untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.“Saya minta agar tenaga honorer nondatabase ini tetap dikaryakan. Mereka sangat membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat di berbagai instansi. Kita carikan solusinya bersama-sama. Jangan sampai menciptakan pengangguran baru,” kata Fauzan saat menerima tenaga honorer nondatabase NTB di Batu Layar, Lombok Barat, NTB, Minggu (19/10/2025).Para tenaga honorer menyampaikan, mereka khawatir menjadi pengangguran pada tahun 2026 mendatang. Persoalannya, 518 orang tenaga honorer nondatabase di sejumlah instansi Pemprov NTB belum mendapatkan kepastian status, menyusul belum adanya regulasi pengangkatan mereka menjadi PPPK.Fauzan meminta kepada Pemprov NTB untuk mengakomodir permintaan tenaga honorer di NTB agar tetapdi pekerjakan. Menurutnya, sejauh ini pemerintah pusat tidak melarang pemerintah daerah untuk tetap mempekerjakan tenaga honorer nondatabase, selama pemerintah daerah mampu. Ia mengatakan, upaya yang dilakukan Pemprov NTB dengan bersurat kepada pemerintah pusat sudah benar dan patut diapresiasi untuk mencari solusi agar para tenaga honorer nondatabase tetap bekerja dan ditugaskan di instansi pemerintah daerah.“Saya melihat Pemprov NTB sudah punya niat baik mencari solusi pengangkatan para tenagahonorer nondatabase dengan mengirim surat ke Pemerintah Pusat. Namun belum ada solusisesuai aspirasi para tenaga honorer nondatabase ini,” jelasnya.Legislator NasDem itu menambahkan, ia bersedia membantu dan menjembatani antara Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat untuk mengatasi kekhawatiran tenaga honorer nondatabase ini. Fauzan menyatakan siap membantu dan menyuarakan keresahan para tenaga honorer kepada Pemerintah Pusat melalui DPR RI. “Saya minta Pemprov NTB nanti lebih intens untuk menginformasikan permasalahan tenagahonorer nondatabase kepada saya. Sebagai perwakilan masyarakat NTB di Komisi II DPR RI yang bermitra dengan Kementerian terkait, saya pasti akan membantu dan menyampaikanaspirasi masyarakat NTB di Jakarta.” tegas Fauzan.Fauzan menegaskan, ia berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer nondatabase di NTB, termasuk tenaga honorer non database di seluruh Indonesia. Fauzan juga berjanji akan membantu rencana audiensi para tenaga honorer nondatabase ke Komisi II DPR setelah masa reses . (Hafiznie/Yudis/*)