M. Ali: Keterpaduan Antar Kementerian, Jawaban Persoalan Mudik

25 JUNI 2015, 14:02:05 WIB 2 MENIT BACA 1241

Jakarta – Problem klasik yang selalu dihadapi jelang lebaran adalah problem jalur mudik. Selama ini, persoalan arus mudik dan balik selalu diarahkan kepada Kementerian Perhubungan.

Tahun ini, koordinasi antar lembaga untuk mengatasi problem tersebut dijalankan lebih awal. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta kepolisian sudah menjalankan kooordinasi guna menyukseskan arus mudik dan balik yang akan terjadi tidak lama lagi. Hal ini seperti mengemuka dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi V DPR dengan Kemenhub, KemenPUPera, dan Kepolisian RI, Rabu (24/6), di Senayan Jakarta.

Menanggapi pemaparan dari ketiga lembaga pemerintah tersebut, Anggota Fraksi NasDem Ahmad M. Ali menyampaikan keyakinannya bahwa persoalan mudik tahun sebelumnya akan dapat diminimalisir di tahun ini.

"Saya meyakini insyaallah lebaran tahun ini bisa akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena dari pihak DPR, Komisi V sendiri menilai tahun ini kementerian jauh lebih fokus ketimbang di tahun sebelumnya," jelas Ali.

Ali mengingatkan bahwa tahun 2014 lalu terjadi kenaikan sebelas persen jumlah pemudik. Oleh karena itu lembaga-lembaga terkait harus mengantisipasi jumlah peningkatan di tahun ini. Karena yang paling penting saat mudik nanti adalah kemacetan yang bisa terurai supaya lebih lancar.

“Intinya, lancarnya arus mudik ini tidak hanya di tentukan oleh satu faktor saja. Artinya tidak hanya di Korlantas, tapi juga ditentukan oleh infrastruktur jalan. Makanya hari ini oleh Komisi V dengan mitranya, memastikan bahwa infrastruktur menghadapi arus balik lebaran agar dalam kesiapan dan kondisi yang baik,” terangnya.

Lebih jauh, legislator dari Dapil Sulawesi Tengah ini menekankan pentingnya keamanan dan kenyamanan saat berlangsungnya arus mudik dan balik.  “Harapan yang paling besar dan tak kalah pentingnya adalah arus mudik dan balik tahun ini (dapat) mengurangi angka kecelakaan,” katanya.

Selain itu, Ahmad Ali juga meminta secara khusus kepada Kemenhub untuk mengendalikan kenaikan harga tiket perjalanan mudik dan balik, baik di darat, laut, mapun udara.

Ia menyadari kenaikan harga tiket sebetulnya adalah konsekuensi yang sulit dihindari karena hukum pasar. “Namun memang saya berharap kenaikan harga-harga perjalanan ini oleh kementerian dapat teratasi atau minimal proporsional. Meskipun memang alasannya sulit dihindari tadi. Jangan sampai kemudian kenaikan harga itu menyulitkan masyarakat,” tambahnya.

Kepala Kelompok Fraksi NasDem untuk Badan Anggaran DPR ini tak lupa mengapresiasi terobosan yang telah direncanakan dan dilakukan kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan.

“Misalnya untuk menghindari percaloan dan sebagainya, sekarang untuk memangkas percaloan tersebut kementerian perhubungan menererapkan sistem elektronik, termasuk juga sudah adanya layanan terpadu. Hal ini mengunci permainan calo memanfaatkan momentum lebaran dimana minat mudik dan balik masyarakat sangat besar,” ungkapnya.