JAKARTA (15 Juli): Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, hadir dalam rapat pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 dengan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prasetyo Hadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).Dalam rapat tersebut, Menteri Sekretaris Negara memaparkan berbagai capaian pengelolaan aset dan keuangan negara yang menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.Salah satu capaian penting yang disampaikan adalah keberhasilan mengembalikan pengelolaan Wisma Serbaguna kepada negara. Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan proses negosiasi pengembalian sejumlah aset lainnya kepada negara melalui mekanisme yang berlaku.Pada sektor pengelolaan aset, disampaikan bahwa kawasan Kemayoran memiliki luas sekitar 450 hektare, dengan komposisi 41% area komersial, termasuk kawasan Jakarta Fair, serta 59% area nonkomersial berupa ruang terbuka hijau, jalan, dan danau yang memerlukan biaya pemeliharaan dan tidak menghasilkan pendapatan secara langsung.Kementerian Sekretariat Negara juga menegaskan komitmennya dalam melakukan penertiban aset negara melalui evaluasi seluruh kontrak kerja sama. Mitra yang telah memperoleh hak pengelolaan tetapi tidak memanfaatkan aset selama bertahun-tahun akan dicabut haknya agar aset negara dapat kembali produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.Selain itu, pemerintah melaporkan bahwa tiga tower hunian ASN telah selesai direnovasi dan akan dimanfaatkan sebagai hunian yang terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara yang bertugas di kawasan tersebut. Sementara itu, tujuh tower lainnya masih dalam tahap renovasi, sehingga pemerintah membuka peluang pengajuan tambahan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan.Dalam aspek sosial, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk tetap hadir membantu masyarakat yang tinggal di kawasan padat Kemayoran. Meskipun sebagian wilayah tersebut bukan merupakan hak kepemilikan masyarakat, PPK Kemayoran bersama Kementerian Sekretariat Negara tetap memberikan bantuan darurat ketika terjadi musibah seperti kebakaran dan bencana lainnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah.Menanggapi paparan tersebut, Shadiq menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Sekretariat Negara yang dinilai terus memperkuat tata kelola keuangan dan aset negara."Kami memberikan apresiasi atas keberhasilan Kementerian Sekretariat Negara yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-17 kalinya. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance," ujar Shadiq.Ia juga mendukung langkah tegas pemerintah dalam menertibkan aset-aset negara yang tidak dimanfaatkan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.Di akhir rapat, Komisi XIII DPR menerima LKPP APBN Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Kementerian Sekretariat Negara, sekaligus mendorong agar berbagai upaya perbaikan tata kelola aset dan keuangan negara terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Tim Media Shadiq/*)