JAKARTA (2 Juni): Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mempertanyakan urgensi rencana perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke luar negeri. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan pelaksanaan program di dalam negeri berjalan optimal sebelum memperluas cakupannya ke negara lain.Pernyataan itu disampaikan Nurhadi menanggapi rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menjajaki pemberian MBG bagi siswa di Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi. Wacana tersebut muncul setelah adanya aspirasi dari siswa di sekolah tersebut yang ingin merasakan program MBG sebagaimana diterapkan di Indonesia.“Kami mempertanyakan urgensi perluasan program Makan Bergizi Gratis ke luar negeri pada saat pelaksanaan program di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan,” tegas Nurhadi di Jakarta, Selasa (2/6/2026).Nurhadi menegaskan, anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri memang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Namun, menurutnya, pemerintah tetap harus mengedepankan prinsip skala prioritas dalam setiap kebijakan publik.“Pada prinsipnya anak-anak Indonesia di luar negeri juga merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama. Namun kebijakan publik harus dibangun berdasarkan skala prioritas, efektivitas anggaran, dan kesiapan tata kelola,” jelas Nurhadi.Legislator dari dapil Jawa Timur VI itu mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru memperluas program ke luar negeri ketika pemerataan manfaat MBG di dalam negeri masih menjadi pekerjaan rumah.“Jangan sampai pemerintah lebih sibuk membangun simbolisme perluasan program, sementara masih terdapat sekolah-sekolah, daerah tertinggal, dan kelompok rentan di dalam negeri yang belum sepenuhnya memperoleh manfaat program secara merata,” sambungnya.Nurhadi juga mendesak Badan Gizi Nasional membuka secara transparan dasar perhitungan apabila program tersebut benar-benar akan diterapkan di luar negeri. Menurutnya, berbagai aspek teknis dan pengelolaan anggaran harus dijelaskan secara rinci kepada publik.“Berapa kebutuhan anggarannya? Bagaimana mekanisme pengadaan pangannya? Siapa yang akan melakukan pengawasan kualitas makanan? Bagaimana mitigasi risiko penyimpangan dan pertanggungjawaban penggunaan APBN di luar wilayah Indonesia?” jelas Nurhadi.“Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara jelas sebelum kebijakan dijalankan,” tambahnya.Ia menilai perluasan program tanpa kajian yang matang berpotensi memunculkan persoalan baru, baik dari sisi pengawasan, efisiensi penggunaan anggaran, maupun akuntabilitas pelaksanaannya.“Setiap rupiah uang negara harus dipastikan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tidak sekadar mengejar pencitraan keberhasilan program,” tutur Nurhadi.Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR RI, kata Nurhadi, akan meminta penjelasan menyeluruh terkait urgensi, dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan program MBG apabila diterapkan di luar negeri.“Negara memang harus hadir bagi seluruh warga negara Indonesia dimana pun berada, tetapi kehadiran negara harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.Nurhadi menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini semestinya memastikan seluruh anak Indonesia di dalam negeri mendapatkan manfaat program MBG secara merata sebelum berbicara mengenai ekspansi ke negara lain.“Fokus utama pemerintah seharusnya memastikan tidak ada anak Indonesia di tanah air yang tertinggal terlebih dahulu sebelum memperluas cakupan program ke negara lain,” pungkasnya. (Zal/*)