Jakarta – Anggota Komisi VIII dari Partai NasDem Choirul Muna menilai realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sampai Juni 2015 tidak relistis. Hal tersebut ia sampaikan di hadapan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Jakarta, Selasa (09/06). Ketidakrealistisan itu, menurut Choirul, bisa dilihat dari kenaikan yang signifikan pada anggaran Juni 2015. Ia mencontohkan, penyerapan anggaran pada Program Keseteraan Gender dan Pemberdayaan Prempuan per Mei 2015 sebesar sembilan persen. Sementara target realisasi untuk bulan Juni 2015 mencapai 29 persen. “Dua puluh persen itu hanya dengan waktu satu bulan itu tidak realistis,” katanya. Choirul menambahkan, pada program perlindungan anak, realisasi per Mei 2015 baru mencapai sebelas persen. Sementara target realisasi untuk bulan Juni 2015 mencapai empat belas persen. “Itu jauh lebih tinggi daripada realisasi dari Januari sampai Mei. Ini tidak rasional menurut saya,” tegasnya. Namun demikian, terlepas dari penyerapan anggaran tersebut, Choirul mendukung supaya KPPPA menjadi lembaga eksekutor, bukan formulator. Selama ini, dalam amatannya, posisi KPPPA hanya sebagai programer kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak, tetapi minim melakukan tindakan. Menurutnya, lembaga negara sekelas kementerian harus sampai pada tahap eksekusi dalam realisasi kebijakannya. Choirul mengaitkan hal ini dengan penganggaran KPPPA. Jika perannya sudah pada tahap eksekusi, ia menilai bahwa pagu anggaran indikatif KPPPA tahun 2016 masih kurang. Sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2016 adalah sebesar Rp 269,3 miliar. “Kami mendorong fungsi dan kewenangan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak harus lebih nyata dalam hal eksekusi, karena tentu kaitannya dengan penganggaran. Kalau dalam dana pagu indikatif 2016 KPPPA hanya sebesar 269,3 miliar, maka harapan saya ketika fungsi eksekusi itu sudah ada, anggaran untuk KPPPA bisa naik lagi,” tambahnya.