Batam, Kepri - Menggelar reses dengan pengurus Persatuan Mubaligh Batam (PMB), Anggota DPR RI Drs. H. Nyat Kadir mendapat “serbuan†beragam aspirasi masyarakat. Mulai dari persoalan internal organisasi, masalah ekonomi umat, hingga masalah pertanahan, pendidikan, dan BP Batam. Reses yang berlangsung di ruang rapat Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, Kamis (2/11/2017), dihadiri para pengurus dan sesepuh PMB seperti H. Zulkifly Aka, mantan Kepala Kantor Kemenag Kota Batam, KH. Didi Suryadi, dan Ketua PMB Maryono. Nyat Kadir sendiri sampai saat ini masih tercatat sebagai Ketua Majelis Pakar PMB Kota Batam. Di bidang pertanahan, selain menyoroti masalah tanah wakaf di Batam yang berstatus hak pakai terbatas 30 tahun serta masalah UWTO kawasan pemukiman, para mubaligh juga mempertanyakan program sertifikasi tanah gratis yang digembor-gemborkan pemerintah. “Ternyata tidak gratis, sebab di BPN saja ada biaya administrasi awal sekitar Rp350 ribu. Belum lagi untuk di Batam, banyak persyaratan dari BP Batam yang tidak mudah dipenuhi. Dan ironisnya, untuk di Batam, sertifikat itu ternyata bukan hak milik, hanya hak pakai untuk batas waktu tertentu,†kata Mustofa, PMB Kecamatan Bengkong. Menanggapi Mustafa, Nyat Kadir juga mengaku prihatin. Dengan berbagai persoalan lahan di Batam, mantan Walikota Batam ini pesimis target penyerahan sertifikat tanah sebanyak 15.000 bulan Desember nanti, akan sulit tercapai. “Khusus di Batam, rencananya Presiden akan menyerahkan 15.000 sertifikat Desember ini, tapi sampai sekarang yang ada baru sekitar 4.000. Kendalanya di UWTO, karena itu kita perjuangkan agar tanah rakyat dibebaskan dari UWTO,†kata Nyat Kadir. Di bidang pendidikan, Nyat Kadir kembali mendapat aspirasi terkait nasib sekolah madrasah swasta. Antara Kemenag dengan pemerintah daerah selama ini saling lempar tanggungjawab, akibatnya sekolah madrasah swasta sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. “Perlu diluruskan bahwa masalah pendidikan itu adalah masalah otonomi, sehingga pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu, termasuk madrasah swasta,†kata Syamsul Ibrahim. Sementara itu, menyangkut aspirasi internal PMB seperti pendanaan untuk diklat dan rehab kantor sekretariat PMB di Tiban Center, Nyat Kadir memberikan jalan keluar lewat bantuan pribadi dan dana CSR BUMN. “Sebagian saya bantu lewat dana reses, sisanya silahkan ajukan proposal karena mumpung saya di masih Komisi VI, ada dana Bina Lingkungan dari BUMN yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,†tandas Nyat Kadir. Kegiatan reses ini adalah reses pertama Nyat Kadir untuk masa sidang I tahun sidang 2017-2018. Menurut rencana, legislator Fraksi Partai NasDem ini akan melanjutkan kunjungan reses ke berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau hingga pertengahan November ini. Sumber: https://www.riaukepri.com/reses-dengan-mubaligh-nyat-kadir-panen-aspirasi/