Jakarta – Menguatnya wacana rencana Presiden Joko Widodo untuk mengganti sejumlah menteri ditanggapi dingin, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Dia mempersilakan Presiden Joko Widodo untuk menjalankan hak prerogratifnya jika harus melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Bahkan, Surya Paloh rela jika menteri dari Partai NasDem dicopot dari Kabinet Kerja. Pendiri Partai NasDem ini mengingatkan bahwa sejak awal koalisi pendukung Jokowi-JK adalah koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi-bagi kursi. Menurutnya, tidak layak jika partai pendukung Jokowi-JK marah apabila ada menterinya yang diganti. Termasuk apabila ada menteri dari Partai NasDem yang akan diganti. "Tidak apa-apa, reshuffle itu saya kira perlu untuk perubahan. Dan bagus kalau ada menteri dari Nasdem yang di-reshuffle, kami nggak ada masalah," ucap Surya Paloh usai konsolidasi DPW Partai NasDem Jawa Timur di Jatim Internasional Expo, Surabaya, Sabtu (25/7/2015) seperti dikutip liputan6.com. Dia juga mengimbau kepada semua partai koalisi pengusung Jokowi, agar berbesar hati jika ada menterinya yang diganti. Sebab, ini adalah salah satu bentuk kesepakatan koalisi tanpa syarat yang dibangun saat mengusung Jokowi menjadi presiden. "Kalau menterinya diganti, partai koalisi jangan ngamuk," ujarnya. Paloh menegaskan bahwa partainya akan terus mendukung apapun keputusan pemerintah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Perihal reshuffle yang digadang sebagai upaya perbaikan kualitas pembangunan dinilai Paloh bukanlah solusi utama. "Reshuffle tidak bisa menjadi sebuah katakanlah obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa, tapi bagian dari upaya untuk menyelesaikan persoalan ada. Tapi jangan ada harapan baru ketika direshuffle persoalan bangsa ini akan selesai," tuturnya seperti diberitakan oleh detik.com. Surya Paloh memastikan, meski sebagai partai pendukung, partainya akan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Disisi lain, Dia juga tidak sepakat jika ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi tidak bekerja apa-apa selama ini. Justru dia menilai, pemerintahan saat ini bekerja cukup keras saat memimpin negara yang sedang dalam kondisi defisit anggaran. Surya Paloh menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK ini baru berjalan 7 bulan dengan akumulasi persoalan ketika start menjalankan roda pemerintahan.