Jakarta - Kegiatan reses atau yang lebih sering dikenal dengan turun ke daerah pemilihan, tidak hanya menjadi momentum penting bagi seorang anggota dewan untuk bertemu konstituennya. Lebih dari itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi . Hal ini seperti dirasakan oleh anggota Komisi V DPR Fraksi Partai NasDem Seohartono saat melakukan rangkaian reses di daerah pemilihannya, Kabupaten Madiun, pada Selasa (10/5). Dalam kegiatan tersebut, dia banyak menerima aspirasi, baik yang terkait komisinya maupun persoalan lainnya. Beberapa diantaranya terkait persoalan perlindungan bagi masyarakat yang terkena kasus hukum. “Bagi ibu dan bapak yang membutuhkan perlindungan hukum bagi kasus yang memang cukup berat dihadapi, jangan takut, ini bisa dikoordinasikan kepada Badan Bantuan Hukum (BAHU) DPD Partai NasDem Kabupaten Madiun. Insya Allah Partai NasDem siap membantu sepenuhnya dan terbuka untuk masyarakat,†terangnya. Selain persoalan hukum, masyarakat juga menyampaikan persoalan dalam bidang pertanian. Saat ini banyak petani yang mengalami kesulitan mencari tenaga untuk menggarap dan memanen hasil tani. “Walau pertanian bukan menjadi wilayah kerja Komisi V, bukan berarti Saya tidak bisa bicara terkait hal tersebut. Perlu Saya sampaikan bahwa kami telah mendorong bagi  anggota Komisi IV dari Nasdem untuk selalu memperjuangkan persoalan ini dalam setiap rapat komisi. Alhamdulillah, saat ini Kementerian Pertanian secara intensif ke berbagai daerah memberikan bantuan berupa hand traktor dan mesin pemotong padi guna meringankan beban para petani,†tutur Legislator Jawa Timur VIII . Dia juga menambahkan, aat ini sedang berusaha mengusulkan dan mengomunikasikan kepada Kementerian yang menjadi mitra Komisi V serta  Pemkab Madiun dan Pemkab lainnya  untuk membuka jalur lingkar Wilis meliputi Kab. Madiun, Kediri, Trenggalek dan Ponorogo. Dengan pembukaan, harapannya, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. “Akan Saya sampaikan kepada pak Menteri Desa dan PDT melalui dirjennnya untuk mengadakan sosialisasi terkait dana desa ini khususnya bagi desa-desa Kabupaten Madiun. Tidak hanya itu, saya kira pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu segera dilaksanakan sebagai soko guru perekonomian masyarakat desa,†pungkasnya.