JAKARTA (16 Juli): Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghilangkan distorsi informasi di masyarakat sekaligus memastikan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar dirasakan pelaku UMKM hingga tingkat desa. Hingga sekarang, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan mekanisme pelibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG.Oleh karenanya, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat transparansi pelibatan pelaku UMKM dalam Program MBG."Bagaimana agar ekosistem ini sampai ke kecamatan, kelurahan, hingga desa-desa. Ini menjadi persoalan yang masih banyak dipertanyakan masyarakat," ujar Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).Dalam kesempatan tersebut, Yoyok mengusulkan agar program SAPA UMKM Kementerian UMKM dimanfaatkan sebagai pintu masuk pelaku usaha ke dalam ekosistem MBG.SAPA UMKM sendiri merupakan program yang berfungsi sebagai wadah pendataan, pendampingan, dan penghubung pelaku UMKM dengan berbagai peluang usaha, pembiayaan, pelatihan, serta kemitraan dengan pemerintah maupun dunia usaha.Legislator NasDem dari Dapil Jateng X itu menilai, platform tersebut dapat dikembangkan menjadi sarana yang menampilkan secara terbuka daftar UMKM yang menjadi pemasok bahan baku maupun penyedia kebutuhan dalam Program MBG di setiap daerah."Kalau program SAPA UMKM bisa dimanfaatkan untuk masuk ke MBG, persoalan ini akan mudah diselesaikan. Transparansikan siapa yang masuk ke dalam ekosistem itu, buka semuanya agar masyarakat tahu siapa saja yang menyuplai kebutuhan MBG di setiap daerah," tegas Yoyok. Mantan Bupati Kabupaten Batang, Jawa Tengah itu menilai transparansi akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam program strategis nasional tersebut. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana rantai pasok MBG dibangun hingga tingkat desa."Masyarakat bertanya karena tidak ada transparansi. Kalau semuanya dibuka, saya kira tidak akan menjadi persoalan," ujarnya.Yoyok juga berharap Kementerian UMKM mampu mempertemukan UMKM dengan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. "Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM secara luas dan transparan," pungkasnya. (dpr.go.id/*)