Jakarta - Publik masih heboh dengan berita dari negeri seberang, yang menampilkan foto-pimpinan DPR dengan bakal calon presiden Amerika Serikat (AS). Nurul Arifin selaku juru bicara rombongan DPR menjelaskan bahwa pertemuan itu mereka lakukan untuk membahas hubungan strategis Indonesia-AS. Persoalannya, berbagai kalangan menilai Donald Trump tidaklah kompeten mewakili AS untuk membahas hubungan bilateral dengan rombongan DPR. Singkat kata, tak pantas para pimpinan DPR menunjukkan identitas publiknya dengan mendatangi kampanye politik itu. Apalagi, kunjungan mereka ke Amerika dibiayai anggaran negara. Senin (07/09), para wakil rakyat mendatangi ruang sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengadukan para rekannya di Amerika tersebut. Terlibat dalam rombongan itu anggota DPR Akbar Faisal bersama rekan-rekan dewan Charles Honoris, Adian Napitupulu, Maman Imanulhaq, dan anggota dewan lainnya. Dalam kesempatan ini, Akbar Faisal menegaskan bahwa protokol kunjungan kerja DPR tak menyebutkan adanya agenda terkait Donald Trump. Di sisi lain, Akbar menyebut bahwa publik negeri Paman Sam melihat Setya Novanto dan Fadli Zon sebagai pimpinan lembaga tinggi negara Indonesia. Dengan posisi sangat strategis dan membawa harkat hidup orang banyak, selayaknya para elit DPR itu lebih berhati-hati dengan tindakan politiknya. “Pak Setya Novanto dan Fadli Zon ke sana tidak bisa bebas nilai,” kata politisi Fraksi NasDem ini. Atas dasar itulah, para anggota dewan melaporkannya ke MKD. Dalam kacamata Akbar, pelaporan ini ditempuh dengan mempertimbangkan prinsip equality before the law, terkait pasal kode etik anggota dewan. Langkah ini diharapkan menjawab keinginan publik bahwa semua orang tunduk di bawah supremasi hukum, bahkan seorang pimpinan lembaga tinggi negara sekali pun. “Saya mendapat SMS dari beberapa anggota, mohon pak Akbar dan teman-teman anggota lain melaporkan hal ini ke MKD, jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi lunglai ke atas,” tutur anggota dewan dari Dapil Sulawesi Selatan II ini. Terkait kemungkinan adanya kocok ulang kepemimpinan DPR, Akbar Faisal tidak menutup kemungkinan itu. Hanya saja, menurutnya yang penting sekarang ini menyerahkan proses kepada MKD terlebih dulu. Kalau pun perubahan komposisi kepemimpinan itu terjadi, Fraksi NasDem tak akan berada di garis terdepan, karena NasDem tidak dalam kapasitas mencari-cari posisi. Dia juga menyayangkan komentar-komentar Fadli Zon yang justru membuat publik semakin gerah. Meski pun begitu, ada baiknya mereka tetap diberi kesempatan untuk menjelaskan. “Berikan kesempatan dulu pada mereka (Setya Novanto dan Fadli Zon) untuk mengklarifikasi melalui MKD,” jelas Akbar. Pada kesempatan yang sama, Ketua MKD Surrahman Hidayat menjelaskan kepada para wartawan bahwa laporan para anggota dewan itu tetap akan diproses. “Kontrol aja terus ke MKD. Yang jelas, kita akan proses terus sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Surrahman. Dia juga menjelaskan bahwa persoalan ini murni terkait kode etik, bukan persoalan politik. Karena itu, Surrahman juga menolak jika proses ini dikaitkan dengan konstelasi politik DPR menyangkut kontestasi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).